Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 17 Tahun 2019, dengan ini Ketua Pengadilan Negeri Tahuna mengeluarkan keputusan tentang Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi dengan surat keputusan no.W19-U3/72/KP.03/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019.Yang akan dibacakan  oleh petugas pengadilan Melalui mokrofon setiap 2 jam sekali dan pada saat sidang akan dimulai.

Jakarta- Humas MA: Sesuai       dengan       Keputusan         Ketua        Mahkamah         Agung        Nomor
58/KMA/SK/III/2019    tentang   Pedoman  Pembangunan    Zona   Integritas    Menuju  Wilayah  Bebas  dari  Korupsi   (WBK)   dan  Wilayah  Birokrasi   Bersih  dan  Melayani (WBBM)  Pada Mahkamah Agung  dan Badan  Peradilan Di Bawahnya,  khususnya pada area Penguatan Pengawasan, maka dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung menghimbau kepada Ketua/Kepala Pengadilan agar menginstruksikan  jajarannya untuk membuat dalam bentuk audio sebuah  peringatan  tentang  anti  gratifikasi  (objek  pendengar utama  yaitu  seluruh masyarakat) yang diperdengarkan  setiap  akan dimulainya persidangan, serta  sebuah  himbauan  tentang  penolakan  gratifikasi   (objek   pendengar  seluruh aparatur pengadilan)  yang diperdengarkan beberapa kali  dalam sehari. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas Mahkamah Agung)

Sumber berita www.mahkamahagung.go.id

Download SEMA No. 17 Tahun 2019

Sistem Layanan Bantuan Hukum (non Litigasi) Elektronik

Elektronic (Non-Litigation) Legal Aid Service System

Pengadilan Negeri Tahuna

A.   Gambaran Umum

Guna menunjang pengembangan pelayanan berbasis Teknologi Informasi, saat ini kita telah mengenal beberapa Layanan elektronik yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung seperti :

 1.    SIPP/  Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

 2.    Direktori putusan Mahkamah Agung.

 3.    Siwas/ Sistem Informasi Pengawasan.

 4.    e-court yang terdiri dari e-filling (pendaftaran secara elektronik), e-payment (pembayaran secara elektronik), e-summons (pemanggilan secara elektronik) dan e-litigation (persidangan secara elektronik).

 5.    eraterang / Elektronik Surat Keterangan untuk pengurusan surat keterangan secara elektronik.

 6.    Pengelolaan surat masuk keluar secara elektronik di aplikasi PTSP.

 7.    dll,-

Tujuan aplikasi Surat Keterangan Elektronik adalah:

1. Mempermudah masyarakat dalam melakukan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan.

2. Bahan dalam penyusunan perencanaan pengawasan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan dapat memperoleh informasi dari satker.

Masuk ke eraterang Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Klik disini)

Berikut ini adalah hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan sejak januari s/d juni 2019. sampel berjumlah 103 orang yang datang di kantor Pengadilan Negeri Tahuna

Berikut ini adalah hasil survei Persepsi Korupsi yang dilaksanakan sejak januari s/d juni 2019. sampel berjumlah 103 orang yang datang di kantor Pengadilan Negeri Tahuna