Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan:

Alur perkara perdata dan pidana dapat dilihat pada gambar alur berikut ini

Sebelumnya penulis telah menguraikan jenis pelayanan yang ada di Posbakum Pengadilan sesuai Perma no. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, (baca Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan di Pengadilan Negeri Tahuna )

sesuai UU no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 56 ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut.

1.Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. 

2.Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. 

Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan

Sebelumnya penulis telah menguraikan jenis pelayanan yang ada di Posbakum Pengadilan sesuai Perma no. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, (baca <a href="/index.php/berita/kegiatan-pengadilan/item/pos-bantuan-hukum-di-pengadilan-negeri-t

LAYANAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI TAHUNA

Sebagian masyarakat masih kurang paham tentang Posbakum Pengadilan, sehingga sering kali salah paham yang mengakibatkan kekecewaan setelah menerima pelayanan Posbakum Pengadilan khususnya Posbakum di Pengadilan Negeri Tahuna. Untuk itu penulis mencoba menjelaskan pengertian Posbakum Pengadilan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015 - 2019 (Download disini)