LAYANAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI TAHUNA

Sebagian masyarakat masih kurang paham tentang Posbakum Pengadilan, sehingga sering kali salah paham yang mengakibatkan kekecewaan setelah menerima pelayanan Posbakum Pengadilan khususnya Posbakum di Pengadilan Negeri Tahuna. Untuk itu penulis mencoba menjelaskan pengertian Posbakum Pengadilan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015 - 2019 (Download disini)

Penerima Pembebasan biaya perkara

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-Cuma.

Penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara.

 Yang dimaksud dengan tidak mampu secara ekonomi harus dibuktikan dengan :

a.       Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan “bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara”, atau

b.      Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti :Kartu Keluarga Miskin (KKM), kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang memberikan keterangan tidak mampu.